\r\nBeberapa kritik menyebutkan bahwa keberpihakan pemerintahan Prabowo terhadap rakyat belum benar-benar terasa di lapangan. Meski pemerintah telah meluncurkan sejumlah kebijakan seperti kenaikan UMP, optimalisasi bansos, program makan bergizi gratis, hingga stimulus ekonomi, sejumlah pihak\u2014termasuk akademisi UGM\u2014menilai eksekusi dan perencanaan program-program tersebut masih minim kejelasan dan implementasinya belum efektif.\r\n<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n
\r\nSurvei Litbang Kompas mencatat tingkat kepuasan publik yang tinggi di 100 hari pertama pemerintahan Prabowo-Gibran, yaitu 80,9%. Namun kepuasan tersebut dipertanyakan karena banyak aspek kebijakan yang dinilai masih berjalan parsial, bahkan ada yang hanya diumumkan setelah mendapat tekanan publik di media sosial. Dalam beberapa kasus, kebijakan yang viral di publik malah dicabut atau diubah, menimbulkan kesan belum konsisten dan belum memenuhi kebutuhan masyarakat secara nyata.\r\n<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n
\r\nProgram besar seperti makan siang gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, dan pembangunan sekolah unggul dinilai masih minim kejelasan perencanaan maupun mekanisme eksekusinya. Beberapa kebijakan lain, seperti penghapusan utang UMKM, petani, dan nelayan, dinilai lebih bersifat reaktif daripada solusi jangka panjang terhadap masalah ekonomi rakyat.\r\n<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n
\r\nAkademisi dan pakar menekankan pentingnya pemerintah transparan dan melibatkan masyarakat dalam setiap proses pembuatan kebijakan supaya benar-benar pro-rakyat dan menghindari kesalahan yang sama di masa depan. Pemerintah sendiri menyatakan masih banyak pekerjaan rumah dan berkomitmen akan terus bekerja lebih keras serta meningkatkan efisiensi dan transparansi.\r\n<\/p>\r\n\n